Apa Itu SPPT PBB? Begini Cara Mendapatkannya secara Online

Terakhir diperbarui 13 Juni 2024 · 4 min read · by Septian Nugraha

SPPT PBB

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah dokumen penting yang harus dikantongi para pemilik properti.

Karena itu, bagi Anda yang hendak membeli properti seperti tanah, rumah, apartemen maupun ruko, maka perlu mengetahui apa itu SPPT PBB.

SPPT PBB adalah surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besaran PBB terutang kepada wajib pajak.

Sederhananya, SPPT PBB merupakan surat pemberitahuan tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh para pemilik properti.

Surat ini diterbitkan setahun sekali setiap tahun pajak.

Cara Mendapatkan SPPT PBB Online

cara mendapatkan sppt pbb online

Dokumen SPPT PBB biasanya dikirimkan kepada masing-masing wajib pajak melalui pos atau disalurkan oleh petugas kelurahan/desa setempat.

Namun, saat ini dokumen SPPT juga bisa dikirimkan secara daring melalui surat elektronik.

Beberapa daerah sudah menerapkan sistem pengiriman SPPT online, salah satunya DKI Jakarta.

Untuk mendapatkan layanan tersebut, Anda harus terlebih dahulu mengurus pendaftaran E-SPPT PBB melalui situs pajakonline.jakarta.go.id/esppt.

Pada laman tersebut, Anda akan diminta untuk mengisi berbagai informasi, kemudian sistem akan melakukan pengecekan secara otomatis.

Jika verifikasi selesai, Anda akan dikirimkan surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik ke alamat email yang terdaftar sebelumnya.

Tidak perlu mendatangi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebab cetak SPPT PBB online bisa dilakukan di halaman email yang dikirimkan.

Cara yang sama juga berlaku untuk Anda yang hendak mengurus SPPT PBB bagi objek pajak yang belum terdaftar.

Syarat dan Cara Mengurus SPPT PBB

1. Mengurus SPPT Objek Pajak yang Belum Terdaftar

cara mengurus sppt pbb

Bagaimana jika properti yang dimiliki atau dibeli belum terdaftar sebagai objek PBB?

Tenang dan tidak perlu khawatir, sebab Anda tinggal mengurusnya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Di sana, Anda akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran data baru dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Lalu, Anda juga akan diminta untuk mengisi Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) untuk bangunan.

Kemudian, lampirkan juga sejumlah dokumen persyaratan, meliputi:

Surat Keterangan dari kelurahan yang ditandatangani oleh lurah
Surat kuasa dan dalam hal SPOP permohonan diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak dan Bermaterai Rp6.000
Melampirkan Identitas Wajib Pajak/Pemohon (KTP)
Melampirkan Identitas yang diberikan kuasa (KTP) apabila dikuasakan
Melampirkan salah satu bukti surat tanah:
- Sertifikat (Fotokopi sertifikat sesuai dengan warna asli);
- AJB (Fotokopi AJB sesuai dengan warna Asli dan atau dilegalisasi PPAT/PPATS yang berwenang); atau
- Girik/IPEDA/SPOP/letter C/surat kavling yang dilegalisir oleh lurah setempat, serta disertakan Surat Keterangan Tidak Sengketa
Melampirkan fotokopi IMB atau surat keterangan dari lurah beserta lampiran foto bangunannya
Melampirkan fotokopi SPPT tetangga yang bersebelahan dengan objek pajak yang didaftarkan.

Setelah mengikuti prosedur yang ada, selanjutnya Anda tinggal menunggu SPPT PBB dikirimkan ke pihak yang menjadi perwakilan, seperti kelurahan atau RT.

2. Mengurus SPPT PBB yang Hilang atau Rusak

Apabila SPPT PBB hilang atau rusak, Anda tinggal mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat untuk membuat surat keterangan hilang atau rusak.

Pada prosesnya, Anda cukup melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan.

Selanjutnya, pihak desa atau kelurahan akan menerbitkan surat hilang atau rusak tersebut.

Setelah itu, Anda tinggal mengurus SPPT PBB ke kantor Bapenda setempat.

Namun, jangan lupa bawalah sejumlah dokumen persyaratan yang akan diminta, seperti:

Fotokopi KTP pemohon
Fotokopi SPPT PBB tahun sebelumnya
Menyiapkan surat keterangan SPPT PBB rusak atau hilang dari kelurahan atau kantor desa setempat
Bukti pembayaran PBB
Fotokopi sertifikat tanah.