Mengenal Spesifikasi Rumah Subsidi dan Jenisnya
r123-share-title

Terakhir diperbarui 04 Juli 2024 · 7 min read · by Miyanti Rahman

Rumah subsidi adalah program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki tempat tinggal layak huni.

Sekarang sudah banyak developer yang mengembangkan rumah subsidi. Seperti halnya membeli rumah komersial, memperhatikan spesifikasi rumah subsidi yang dijual pun penting!

Mari kita lihat uraian tentang spesifikasi perumahan subsidi supaya tak keliru saat memilihnya. Semoga dapat menjawab sederet pertanyaan berikut.

Berapa meter ukuran perumahan subsidi?
Apa syarat membeli rumah subsidi?

Ukuran Perumahan Subsidi

Tipe 21

Contoh ukuran rumah subsidi 21

Rumah subsidi ukuran berapa? Yang jelas berbeda-beda, tetapi ukuran bangunannya mulai dari 21 meter persegi atau tipe 21. Pengembang cukup banyak membangun type ini.

Luas perumahan subsidi ini terbilang sangat mungil, lantaran hanya 21 meter persegi. Dimensinya bermacam-macam mulai dari 3×7, 6×3,5, hingga 5,25×4 meter.

Rumah subsidi tipe 21 biasanya dijual di kisaran harga ± Rp150.000.000. Lokasi pembangunan banyak ditemukan di kawasan pinggiran kota besar di Indonesia.

Tipe 30 atau 36

Foto spesifikasi rumah subsidi type 36

Rumah subsidi tipe 21 cocok bagi Anda yang masih single. Sementara itu, pemilik keluarga kecil 1 anak atau pasangan baru menikah sebaiknya memilih rumah subsidi type 30 atau 36.

Spek rumah subsidi ini dari segi ruangan biasanya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, living room dan dapur. Maka dari itu, bisa mengakomodasi kebutuhan keluarga kecil.

Dengan tinggal di rumah subsidi type 36 atau 30, orang tua bisa tidur terpisah dengan anak. Bila tertarik, silakan mempertimbangkan Bangil Indah Permai atau Grand Lawang Residence.

Tipe 45

Jika mau memiliki ruang gerak yang lebih luas dari tipe 30 atau 36, maka bisa memilih rumah tipe 45. Salah satu tipe yang menjadi incaran masyarakat Indonesia.

Tipe 45 menjadi favorit, karena lebih luas dari tipe di bawahnya tetapi masih dibanderol harga reasonable. Rumah subsidi dengan ukuran ini juga lebih fleksibel untuk didesain.

Anda bisa menerapkan desain rumah subsidi dengan berbagai gaya, misalnya minimalis, modern, industrial, kontemporer dan lain sebagainya.

Sayangnya, rumah subsidi tipe 45 jarang ditemukan sebab developer lebih banyak mengembangkan tipe di bawahnya. Sebagai alternatif, kami mempunyai penawaran khusus.

Tipe 72

Tipe perumahan subsidi berikutnya yaitu 72 meter persegi. Untuk diketahui, ini adalah ukuran perumahan subsidi maksimal yang terdapat di Indonesia.

Dari segi ukuran, tipe rumah subsidi 72 cukup menggembirakan. Salah satu alasannya, luas dan tinggi bangunan rumah subsidi tersebut pasti lebih besar dari yang lain.

Hadirnya type rumah subsidi 72 membawa angin segar bagi kalangan muda. Mengingat sebelumnya, luas bangunan dibatasi hingga maksimal 36 meter persegi saja.

Spesifikasi tipe rumah subsidi 72 biasanya memiliki 3 kamar tidur (1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur kecil), 1 dapur, 1 ruang tamu, 1 teras, dan 1 carport minimalis.

Namun seperti type 45, belum banyak developer yang mengembangkan rumah subsidi tipe 72. Jadi, kalau ingin tempat tinggal luas, Anda dapat mencari alternatif lain.

Nah, sekarang terjawab sudah ukuran rumah subsidi berapa meter. Lantas, mengapa unit rumah subsidi type 45 dan 72 sulit untuk didapatkan?

Alasan Jarang Ada Type 45 atau 72

Sebelum membeli rumah subdisi, perlu diketahui bahwa ada batas maksimal plafon Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagi masyarakat yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Rp300.000.000. Sementara itu, masyarakat yang berprofesi sebagai ASN bisa mendapatkan plafon dengan ketentuan ini.

Golongan 1 dan 2 bisa memperoleh subsidi KPR sampai Rp250.000.000.
Golongan 3 dan 4 bisa memperoleh subsidi KPR sampai Rp300.000.000.

Jadi, memang berdasarkan peraturan terbaru Anda dapat membeli tipe rumah KPR subsidi mulai dari ukuran 21 hingga 72. Namun, kembali lagi pada ketersediaan unit di pasar.

Anda pun harus menyesuaikan pilihan dengan bujet, serta program rumah subsidi yang sedang berjalan. Saat ini ada beberapa program yang sedang berjalan yaitu;

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM);
Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT); dan
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berikut uraian lengkapnya!

Jenis-jenis Program Rumah Subsidi

FLPP

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk MBR. Jadi, pemerintah hanya bisa memberikan bantuan perumahan ini kepada kalangan MBR saja.

Dalam laman Kementerian PUPR juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan dari produk KPR FLPP.

Uang muka atau down payment (DP) lebih ringan dari jenis KPR lainnya.
Suku bunga maksimal 5%.
Sudah termasuk premi asurasni kebakaran, dan kredit tetap selama tenor dengan metode perhitungan bunga anuitas.
Jangka waktu dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara bank pelaksana dengan calon debitur maksimal 20 tahun.

Apa syarat membeli rumah subsidi dengan program KPR FLPP?

Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.
Penerima telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
Penerima maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
Penghasilan maksimum Rp800.000.000 untuk rumah tapak dan susun.
Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, peserta KPR FLPP harus menempati rumah yang dibeli dengan skema kredit tersebut. Artinya, rumah tersebut tidak boleh dijual atau disewa kepada orang lain.

SBUM

Sama dengan FLPP, SBUM adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah hanya kepada MBR. Tujuannya untuk memenuhi sebagian/seluruh uang muka perolehan rumah.

Masyarakat yang menerima FLPP, otomatis menjadi penerima SBUM. Besar bantuan yang diterima sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 552/KPTS/M/2016.

Peraturan tentang Batasan Penghasilan Kelompok, Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

Berdasarkan peraturan tersebut diketahui bahwa besaran subsidi uang muka perumahan yang diberikan oleh pemerintah kepada kalangan MBR adalah Rp4.000.000.

BP2BT

Melansir dari laman resmi Kementerian PUPR, BP2BT adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada MBR yang telah memiliki tabungan.

Tujuannya untuk membantu sebagian uang muka perolehan rumah. Bisa pula sebagai dana pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana.

Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Mengutip informasi dari situs resmi bank, bantuan yang diberikan mencapai Rp32.400.000.

Bila tertarik, pemohon setidaknya harus memiliki dana sebesar 5% dari total harga rumah. Adapun suku bunga yang ditawarkan yaitu 10% tahun ke-1, 11% tahun ke-2 dan 12% tahun ke-3.

Pada tahun ke-4 berlaku kebijakan suku bunga mengambang dengan tetap memperhatikan batas tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.

Syarat Menjadi Penerima Bantuan BP2BT

WNI berusia 21 tahun atau telah menikah.
Usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus peserta Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang mendapatkan rekomendasi dari Yayasan Kesejahateraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), usia pemohon hingga 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo.
Pemohon maupun pasangan (suami/istri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Pengecualian dua kali untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI)/ASN yang pindah tugas.
Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi ketentuan berikut.
- Rp 6.500.000 untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya.
- Rp 8.500.000 juta untuk rumah sejahtera susun.
Mempunyai tabungan dalam sistem bank dengan ketentuan batasan saldo dengan periode paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Tapera

Terakhir, ada KPR Tapera yang dilatarbelakangi oleh kerja sama antara Badan Pengelola (BP) Tapera dengan BTN dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS).

KPR Tapera sendiri menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan.

Kelompok penghasilan I, yaitu di bawah Rp 4.000.000 akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dengan tenor sampai 30 tahun.
Kelompok penghasilan II, berkisar Rp4.000.000-Rp6.000.000 dikenakan bunga KPR sebesar 6% fixed rate dengan tenor hingga 20 tahun.
Kelompok penghasilan III, mulai dari Rp6.000.000-Rp8.000.000 dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate serta tenor sampai dengan 20 tahun.

Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para penerima manfaat KPR Tapera adalah: