Contoh Surat Jual Beli Ruko yang Benar [Bisa Download]

Surat jual beli ruko adalah dokumen penting yang perlu diketahui saat Anda hendak menjual rumah toko. Tanpa surat ini, kedudukan transaksi tak kuat di mata hukum.

Dengan surat perjanjian jual beli ruko, kedua pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) akan terlindungi dari sengketa yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, artikel ini akan mengupas apa itu pengertian, fungsi, contoh surat jual beli ruko & template-nya, syarat pembuatan serta poin penting dalam dokumen tersebut.

Apa Itu Surat Jual Beli Ruko?

Surat jual beli ruko adalah dokumen yang dibuat oleh penjual dan pembeli untuk kepentingan transaksi jual beli rumah toko. Surat ini termasuk surat resmi dengan kekuatan hukum.

Seperti halnya dokumen perjanjian lain, contoh surat jual beli toko memuat hak dan kewajiban kedua pihak selama perjanjian berlangsung. Fungsi surat ini sebagai berikut.

Fungsi Surat Perjanjian Jual Beli Ruko dalam Transaksi Properti

• Menjadi bukti tertulis yang kuat terkait peralihan hak dari penjual ke pembeli ruko.
• Memastikan jaminan keamanan bagi para pihak bila terjadi sengketa.
• Memperjelas batasan hak dan kewajiban kedua pihak.
• Bagi penjual, perjanjian ini bisa mengikat pembeli supaya menepati janjinya untuk benar-benar membeli ruko tersebut.
• Bagi pembeli, perjanjian ini menjamin bahwa kondisi ruko sesuai yang disepakati.
• Menjelaskan metode pembayaran yang disepakati bersama, apakah metode pembayaran tunai, kredit, dan lain sebagainya.

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Toko

Contoh Surat Perjanjian Sewa Ruko Sederhana

Sumber: Scbrid

Download template contoh surat perjanjian sewa ruko sederhana doc

Download template contoh surat perjanjian sewa ruko sederhana pdf

Contoh Surat Jual Beli Tempat Usaha Detail

Sumber: Scbrid

Download template selengkapnya contoh surat jual beli tempat usaha detail doc

Download template selengkapnya contoh surat jual beli tempat usaha detail pdf

Syarat Pembuatan Surat Jual Beli Ruko

Sebelum membuat surat perjanjian, Anda harus memastikan bahwa transaksi memenuhi syarat jual beli ruko. Sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Adapun syarat pembuatan surat jual beli ruko, yaitu sebagai berikut.

Kesepakatan

Perjanjian dinyatakan sah bila ada kesepakatan kedua pihak. Artinya, persetujuan harus didasari oleh keinginan pribadi, bukan karena paksaan atau tekanan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPer, yakni “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Baca juga:

Cara Menghitung Biaya Perpanjang HGB Ruko beserta Simulasinya

Kecakapan

Kedua pihak yang membuat persetujuan harus cakap secara hukum. Adapun yang tidak termasuk mempunyai kecakapan, yaitu sebagai berikut.

• anak yang belum dewasa;
• orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
• perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Namun dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan Pasal 31 UU Perkawinan.

Suatu Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, ada hal yang disebut sebagai “objek perjanjian.” Objek perjanjian ini adalah prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban bagi pihak yang berutang (debitur) dan apa yang menjadi hak bagi pihak yang berpiutang (kreditur) dalam perjanjian tersebut.

Sebab yang Halal

KUHPermemang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Namun, kita bisa menyimpulkan bahwa perjanjian tak sah apabila;

• dilarang oleh undang-undang; dan
• bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Baca juga:

Investasi Ruko: Cara, Tips & Keuntungannya

Poin Penting dalam Surat Jual Beli Ruko

• Identitas lengkap kedua belah pihak sesuai dengan kartu identitas.
• Kedudukan pihak dalam transaksi ini
• Alamat lengkap ruko yang dimaksud dalam perjanjian.
• Detail legalitas tanah dan bangunan.
• Luas lahan dan ruko dalam bentuk meter persegi.
• Harga ruko sesuai kesepakatan.
• Tercantum jaminan.
• Metode pembayaran dan tanggal jatuh temponya.
• Keterangan penyelesaian masalah bila terjadi konflik.
• Saksi-saksi.