Cara Mengajukan BPHTB Gratis, Inilah Syarat dan Cakupan Wilayahnya!

Terakhir diperbarui 22 Oktober 2024 · 5 min read · by Septian Nugraha

bphtb gratis

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan yang dikenakan setiap kali terjadi peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BPHTB dikenakan kepada pihak atau seseorang yang mendapatkan peralihan hak tersebut, baik melalui jual-beli, hibah maupun waris.

Tarif BPHTB sejatinya terbilang besar, nilainya bisa mencapai jutaan rupiah.

Meski begitu, sejumlah daerah di Indonesia memiliki kebijakan menggratiskan BPHTB dengan tujuan meringankan beban masyarakat.

Mau tahu daerah mana saja yang menggratiskan BPHTB? Lalu, bagaimana pengajuannya? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.

Wilayah yang Menggratiskan BPHTB

Sejak tahun 2009, BPHTB tidak lagi berstatus sebagai jenis pajak pusat, melainkan jenis pajak daerah.

Ketentuannya tercantum dalam Pasal 1 ayat 41 Undang-Undang 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak terbitnya UU tersebut, maka ketentuan dan kebijakan mengenai BPHTB sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah.

Inilah yang menyebabkan tidak semua daerah menerapkan program BPHTB gratis.

Sejauh penelusuran kami, baru Provinsi DKI Jakarta, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Bekasi yang menggratiskan BPHTB.

Program penggratisan ini memiliki syarat dan ketentuan sesuai kebijakan masing-masing daerah.

Misalnya di Jakarta, ketentuannya tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No.193/2016 yang disempurnakan melalui Pergub No.126/2017.

Disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Pergub 126/2017, pengenaan 0% BPHTB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hanya untuk wajib pajak orang pribadi berstatus WNI yang berdomisili di Jakarta paling lama 2 tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan KTP atau KK.
Diberikan untuk pertama kali perolehan hak karena pemindahan hak atau pemberian hak baru.
Memiliki Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sampai dengan Rp2 miliar.

Adapun Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mulai menggratiskan BPHTB pada Oktober 2022, melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) yang sebelumnya berlaku.

Dengan ini, peningkatan hak pertama kali dari Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk perorangan akan digratiskan.

Ketentuan BPHTB gratis di Pekanbaru diperuntukkan bagi perorangan, serta bisa mendaftarkan untuk lebih dari satu aset selama berstatus pendaftaran pertama kali.

Adapun Pemkab Bekasi menggratiskan BPHTB untuk masyarakat yang mengajukan pembuatan sertifikat melalui program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) 2024.

Hanya saja, penggratisan BPHTB dalam program PTSL hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Sementara, untuk kategori warga mampu tetap diwajibkan membayar BPHTB, meski mengurus sertifikatnya melalui program PTSL.

Syarat Mengajukan Fasilitas BPHTB Gratis

syarat mengajukan bphtb gratis

Jika ingin membeli rumah pertama, Anda bisa mengajukan permohonan BPHTB gratis.

Nah, sebelum mengajukan permohonan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan administrasi.

Dokumen persyaratan BPHTB gratis terbagi menjadi dua; dokumen persyaratan umum dan khusus.

Agar lebih jelas, berikut rincian dokumen umum dan khusus yang harus disiapkan:

1. Dokumen Persyaratan Umum

Surat permohonan memuat NIK, nama, alamat, alamat objek pajak dan uraian permohonan.
Fotokopi KTP wajib pajak atau KK yang telah dilegalisasi atau surat keterangan domisili dari pemerintah setempat sesuai aslinya.
Surat kuasa pengurusan permohonan pengenaan 0% BPHTB apabila dikuasakan, disertai fotokopi KTP penerima kuasa yang telah dilegalisasi.
Surat pernyataan wajib pajak orang pribadi belum pernah memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena jual beli, pemberian hak baru, atau hibah, hibah wasiat, dan waris.
Perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB.

2. Dokumen Persyaratan Khusus

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan karena jual beli dan hibah pertama kali, yakni:

Draft akta autentik dari notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa pemindahan hak atas tanah karena jual beli, dengan melampirkan fotokopi bukti transfer atau bukti pembayaran jual beli dengan menunjukkan aslinya.
Draft akta autentik dari notaris atau PPAT berupa pemindahan hak atas tanah karena hibah.
Fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat. Untuk yang belum bersertifikat wajib melampirkan bukti dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan karena hibah wasiat pertama kali, yakni:

Fotokopi surat/akta keterangan waris dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir dan akta hibah wasiat.
Fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat, dan untuk yang belum bersertifikat wajib melampirkan bukti dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan karena peristiwa waris pertama kali, yakni:

Fotokopi surat/akta keterangan waris dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.
Fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telah bersertifikat dan untuk yang belum bersertifikat wajib melampirkan bukti dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Dokumen persyaratan khusus untuk pengajuan karena pemberian hak baru pertama kali, yakni:

Fotokopi surat keputusan pemberian hak baru atas tanah dari Pejabat Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta/Kantor Pertanahan Kota Administrasi.
Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan 0% atas BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan.

Proses Pengajuan Fasilitas BPHTB Gratis

proses pengajuan bphtb gratis

Jika semua berkas dokumen dinyatakan lengkap, maka pengajuan BPHTB gratis bisa langsung diproses dengan mekanisme berikut:

1. Pemeriksaan kelengkapan dan Penelitian Dokumen

Permohonan dan dokumen persyaratan umum akan diperiksa oleh kepala badan pajak dan retribusi daerah (retda) atau pejabat yang ditunjuk
Jika dokumen persyaratan tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan dengan mencantumkan kekurangan dokumen yang diperlukan.
Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan untuk memperoleh kesesuaian dan kebenaran informasi dokumen.
Jika dokumen persyaratan dan pemeriksaan lapangan tidak sesuai informasinya, maka permohonan pengenaan BPHTB akan ditolak.

2. Validasi pengesahan

Jika permohonan terpenuhi, maka kepala badan pajak dan retda akan melakukan validasi pengesahan pada SSPD BPHTB.
Pengesahan SSPD BPHTB dilakukan paling lama dalam waktu 3 hari.

Demikianlah tata cara pengajuan BPHTB gratis beserta syarat yang harus dipenuhi.

Punya pertanyaan lain seputar properti? Yuk, diskusikan di Teras123!

Semoga bermanfaat.