8 Jenis Izin Perumahan Skala Kecil dan Syarat Pengajuannya

Terakhir diperbarui 08 Juli 2024 · 4 min read · by Septian Nugraha

Izin Perumahan Skala Kecil

Pembangunan perumahan tidak bisa dilakukan sembarangan, ada jenis-jenis izin perumahan skala kecil yang harus diurus oleh developer.

Berbagai perizinan ini terbilang penting, sebab dapat mengukuhkan legalitas bangunan yang nantinya akan dibangun oleh pengembang.

Dari sisi pembeli, perizinan semacam ini mampu meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pengembang perumahan.

Namun, sebelum membahas berbagai perizinan tersebut, ketahui dulu pengertian dari perumahan skala kecil.

Apa Itu Perumahan Skala Kecil?

Apa Itu Izin Perumahan Skala Kecil

Jadi, apa itu perumahan skala kecil? Secara umum, perumahan skala kecil adalah pemukiman yang dibangun dengan luas antara 1–25 hektare.

Dengan begitu, izin perumahan skala kecil adalah perizinan yang dikeluarkan pemerintah (kota/kabupaten) untuk pembangunan perumahan dengan luas tersebut.

Karena lahan yang dijadikan perumahan tidak terlalu luas, unit rumah yang tersedia di pemukiman tersebut jumlahnya terbatas.

Umumnya, hanya tersedia belasan hingga puluhan unit rumah.

Kemudian, ada pula perumahan skala kecil yang dipasarkan untuk rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Jenis-Jenis Izin Perumahan Skala Kecil

Jenis-jenis Izin Perumahan Skala Kecil

Jika dibandingkan, izin membangun perumahan kecil memang tidak sebanyak perumahan berskala besar.

Setidaknya, ada delapan jenis-jenis izin perumahan skala kecil yang wajib dikantongi oleh para pengembang.

Apa saja? Berikut uraiannya.

1. Izin Lingkungan Setempat

Izin pertama yang yang harus diurus adalah izin lingkungan setempat.

Syarat pengajuan izin lingkungan terdiri dari:

Surat pengantar permohonan izin lingkungan;
Mengisi formulir UKL-UPL/DPLH yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
Melampirkan profil perusahaan dan akta notaris atas nama perusahaan.

2. Izin Rencana Umum Tata Ruang

Selanjutnya, ada izin rencana tata ruang.

Terkait izin ini, aturannya tertera dalam Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di setiap provinsi, kabupaten dan kota.

3. Izin Pemanfaatan Lahan

Izin Pemanfaatan Lahan

Kemudian, developer juga wajib mengurus izin pemanfaatan lahan.

Syarat untuk mendapat perizinan tersebut, antara lain:

Fotokopi KTP
Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan, serta Akta Perubahan
Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah / Surat Keterangan Penguasaan Tanah
Fotokopi SPPT tahun terakhir
Gambar rencana tata letak bangunan / gambar situasi / dokumen lingkungan AMDAL / UKL -SPPL (untuk kegiatan tertentu)
Izin lingkungan untuk kegiatan yang dipersyaratkan AMDAL / UKL–UPL.

Selain itu, pemohon juga wajib untuk melampirkan surat persetujuan, seperti:

Surat pemanfaatan lahan dari walikota untuk kegiatan tertentu sesuai dengan pelimpahan kewenangan;
Rekomendasi penggunaan lahan dari Bappeda untuk kegiatan tertentu sesuai dengan pelimpahan kewenangan; dan
Surat kuasa apabila dikuasakan.

4. Izin Lokasi

Merujuk Peraturan Menteri ATR/BPN No.17 tahun 2019, izin lokasi diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan sebagai usaha.

5. Izin Badan Lingkungan Hidup

Izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup (DLH).

Jika ingin mendapat izin BLH, sebaiknya susun DLH terlebih dulu agar surat Izin Perumahan Skala Kecil bisa keluar.

6. Izin Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Izin dampak lalu lintas juga wajib diurus, sebab pembangunan perumahan pasti berdampak pada kondisi lalu-lintas sekitar.

Untuk menghindari keluhan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka kamu wajib memiliki izin ini.

Adapun dasar hukum yang mengatur analisis dampak lalu lintas (andalalin), yaitu Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 99 Ayat 1.