Urgensi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi topik yang paling sering dibicarakan.
Banyak yang beranggapan, pemindahan ibu kota adalah hal yang penting. Dan tak sedikit pula, yang menilai pemindahan ibu kota bukan merupakan hal yang mendesak.
Lantas, sebenarnya tujuan IKN untuk apa? Artikel ini mencoba menjawab mengenai pertanyaan tersebut.
Jawaban Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah pernah menjelaskan mengenai tujuan pemindahan ibu kota.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Februari 2023.
Menurut Jokowi, tujuan IKN untuk apa adalah untuk pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.
Presiden menjelaskan, 56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.
“Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris,” ujar Presiden Jokowi, dikutip dari laman Setneg.go.id.
Bukan hanya digagas oleh pemerintah saat ini, ternyata pemindahan IKN juga sempat digagas oleh Presiden ke-1 RI Soekarno.
Bung Karno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak tahun 1960 yang lalu.
“Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya,” kata Presiden Jokowi.
Diharapkan, pemindahan ibu kota itu bukan hanya soal pemindahan fisik, seperti bangunan atau gedung-gedung pemerintahan.
Lebih dari itu, pemindahan ibu kota juga adalah soal pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.
“Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki, negara lain tidak memiliki,” kata Presiden.
Urgensi Pemindahan IKN Menurut Kepala Bappenas
Tak hanya dijelaskan oleh Presiden Jokowi, urgensi pemindahan IKN juga telah dijawab oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Menurutnya, tiga tujuan utama dari pembangunan IKN adalah sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.
Lebih lanjut Suharso menjelaskan, keberadaan IKN akan membuat paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris alias merata.
Selain itu, IKN diharapkan bisa membantu visi Indonesia 2045.
Menteri Suharso berharap, pembangunan IKN bisa didukung oleh masyarakat lokal.
“Masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka,” katanya.
IKN untuk Menghadapi Tantangan Masa Depan
Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan menjelaskan, tiga urgensi dari pembangunan IKN.
Pertama, menurutnya, IKN dibutuhkan untuk mendukung dan mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045.
Diprediksi, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045, dengan perkiraan PDB per kapita sebesar US$ 23.119.
Selanjutnya, menurut Edward, tujuan IKN untuk apa adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia.
Pasalnya, selama ini Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya, mulai dari pemerintahan, industri, perdagangan, teknologi, dan lain-lain.
“Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km²,” ujar Edward.
Lalu, tujuan terakhir dari pembangunan IKN adalah karena kondisi objektif Jakarta yang sudah tak cocok lagi sebagai ibu kota negara.
Jakarta, dinilai Edward, sudah tidak bisa menanggung “beban” sebagai ibu kota.
“Kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index).”
“Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut,” ujar Edward.
Referensi
- Artikel Setneg.go.id berjudul “Presiden Jokowi: Alasan Utama Pembangunan IKN Adalah Pemerataan”. (https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_alasan_utama_pembangunan_ikn_adalah_pemerataan). Diakses pada 24 Juni 2024.
- Artikel Kominfo.go.id berjudul “Undang-Undang Ibu Kota Negara Menandai Dimulainya Pembangunan IKN”. (https://www.kominfo.go.id/content/detail/40069/undang-undang-ibu-kota-negara-menandai-dimulainya-pembangunan-ikn/0/artikel_gpr). Diakses pada 24 Juni 2024.
- Artikel Kemenkeu.go.id berjudul “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”. (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html). Diakses pada 24 Juni 2024.
