Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara. Menurut presiden, ada syarat Keppres IKN dapat segera ditandatangani.
Meskipun proyek pembangunan IKN Nusantara sudah dilaksanakan sejak 2022, tetapi Keppres pemindahan ibu kota baru belum dilakukan.
Padahal, beleid Keppres IKN merupakan salah satu hal yang penting agar status ibu kota negara secara resmi pindah ke Nusantara.
Hanya saja, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tampaknya tidak ingin terburu-buru mengesahkan Keppres IKN.
Pasalnya, ada syarat yang harus dipenuhi agar Keppres tersebut siap ditandatangani.
Syarat Keppres IKN tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara
Melansir detik.com, Jokowi mengaku belum menandatangani Keppres tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara karena sejumlah pertimbangan.
Alasannya, dia ingin memastikan bahwa semua proses pemindahan ibu kota ke Nusantara bisa berjalan sesuai ekspektasi dan tidak terkesan terburu-buru.
Menurutnya, syarat Keppres IKN agar bisa ditandatangani harus siap dari segala aspek, mulai dari infrastruktur gedung, infrastruktur dasar, hingga sumber daya manusianya.
“Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap,” kata Jokowi melansir detik.com.
Sebagai gambaran, dia menganalogikan seseorang yang berencana pindah rumah. Menurutnya, pindah rumah juga membutuhkan persiapan yang cukup matang.
Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota baru mesti diperhitungkan sebaik mungkin.
“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung,” ucap Jokowi.
Keppres IKN Bisa Ditandatangani Prabowo
Meskipun belum diteken, Jokowi mengatakan bahwa Keppres tentang Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara dapat ditandatangani oleh presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto.
Pasalnya, masa jabatan Presiden Jokowi akan selesai pada Oktober 2024 dan diteruskan oleh Prabowo.
“Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” katanya mengutip laman setkab.go.id.
Namun, kata dia, hal terpenting bukanlah siapa yang meneken Keppres tersebut, tetapi ekosistem di Nusantara sudah benar-benar siap.
“Tapi, yang paling penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak. Semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah. Kalau hanya orangnya saja enak, hanya bawa baju, siap,” paparnya.
Melansir cnnindonesia.com, Nusantara belum berstatus ibu kota negara jika Keppres IKN belum disahkan oleh presiden.
“Saat ini IKN belum menjadi ibu kota negara karena belum ada Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta,” ujar Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (Pandekha) Fakultas Hukum UGM, Yance Arizona mengutip cnnindonesia.com.
Pasalnya, ketentuan pemindahan ibu kota baru ke Nusantara diatur dalam undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 63 UU DKJ.
***
Semoga informasinya bermanfaat.
Baca informasi lain terkait IKN melalui Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.
***sumber foto header: shutterstock.com
