Wacana pemindahan ibu kota negara sempat muncul di era Presiden Soeharto yang kala itu hendak memilih Jonggol di Kabupaten Bogor. Namun, rupanya rencana menjadikan Jonggol sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta gagal.
Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain bukanlah hal baru, sebab presiden-presiden sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pernah mencetuskan hal tersebut.
Presiden Soekarno diketahui pernah menggagas pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur, untuk membagi beban Jakarta.
Pada saat itu, Palangkaraya di Kalimantan tengah menjadi salah satu kota yang diincar.
Pada 17 April 1957, Soekarno meletakkan batu pertama di Palangkaraya sebagai “sister city” Jakarta.
Gagasan memindahkan ibu kota negara juga muncul di era Presiden Soeharto yang ingin memindahkannya ke Jonggol, sebuah daerah di Kabupaten Bogor.
Namun, sama halnya seperti Presiden Soekarno, gagasan Presiden Soeharto tidak pernah terwujud.
Lantas, kenapa Jonggol batal dijadikan ibu kota negara menggantikan Jakarta?
Sejarah Jonggol Ibu Kota Negara yang Batal
Pada 15 Januari 1997, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.
Keppres tersebut disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota.
Jonggol dipilih karena lokasinya masih dekat dengan Jakarta dan sudah terhubung dengan tol Jagorawi.
Pembangunan ibu kota negara baru tersebut direncanakan berada di 24 desa kawasan Jonggol dengan luas 35.000 hektare (wilayah inti) dan 115.000 hektare (wilayah pendukung) seperti Cibubur, Sentul, Babakan, Madang, Setu, Cibarusah, Serangbaru, Bojongmangu, Loji, Tegalwaru, Cikalong Kulon, dan Ciranjang.
Dikutip dari berbagai sumber, pemindahan ibu kota negara ke Jonggol akan menggabungkan dua konsep, yakni konsep Canberra dan konsep Putrajaya.
Konsep tersebut akan memisahkan antara wilayah pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pemukiman dengan hutan kota sebagai pembatasnya.
Saat itu, Jonggol dianggap pilihan paling rasional karena jaraknya yang dekat dengan Jakarta, kawasannya yang bebas banjir, dan ketersediaan lahan yang masih besar.
Selain itu, Jonggol juga memiliki kondisi geografis yang mendukung lantaran dikelilingi oleh kota-kota yang telah hidup dan berkembang.
Dengan demikian, menjadikan Jonggol sebagai kota yang baru dianggap bukan perkara sulit.
Namun, rencana tersebut muncul di waktu yang tidak tepat, sebab Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997.
Krisis ekonomi tersebut memicu pergolakan besar yang membuat Presiden Soeharto terjungkal dari kursi RI-1 setelah 32 tahun lamanya berkuasa.
Setelah masa pemerintahan Soeharto berakhir, wacana pemindahan ibu kota negara tidak terlalu menjadi fokus utama di era Reformasi.
Era Reformasi ini mencakup kepresidenan B. J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Alasannya tentu tak lain karena Indonesia sedang fokus memulihkan kondisi perekonomian dan politik.
Wacana pemindahan ibu kota kembali muncul di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada September 2010, Presiden SBY membentuk tim kecil untuk mengkaji ide pemindahan ibu kota negara hingga muncul skenario pemindahannya.
Pertama, mempertahankan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; kedua, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah baru yang masih dalam Pulau Jawa; ketiga, memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
Kemudian muncullah beberapa kandidat ibu kota negara baru, salah satunya Jonggol seperti apa yang digagas Presiden Soeharto dulu.
Adapun kandidat ibu kota negara baru yang muncul pada era SBY adalah Palembang, Lampung Timur, dan Karawang.
Namun hingga ujung kekuasan SBY, kandidat-kandidat tersebut berakhir sebatas kajian saja.
Pasalnya, SBY tetap memilih menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan melakukan perbaikan di sana-sini.
***
Semoga bermanfaat, Property People.
Dapatkan hunian impian di Rumah123 karena #SemuaAdaDisini!
**gambar: cnbcindonesia, wahananews.co
