Risiko bencana alam seperti banjir tetap ada walaupun Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah melalui proses studi dan kelayakan. Maka dari itu, mitigasi bencana banjir IKN Nusantara diperlukan.
Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara terpilih sebagai lokasi ibu kota baru lantaran dinilai aman dan minim ancaman bencana.
Meskipun demikian, perencanaan mitigasi terhadap bencana diperlukan. Apalagi IKN menghadapi empat tantangan, beberapa di antaranya berpotensi menimbulkan banjir.
- Kondisi tanah di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP IKN) berupa tanah lunak sedalam empat meter.
- Secara hidrogeologi, daya serap atau potensi infiltrasi air rendah sehingga relatif sulit menyerap atau menyimpan air.
- Fluktuasi debit air sungai antara musim hujan dan musim kemarau cukup tinggi.
- Ada tiga sesar aktif di Pulau Kalimantan dengan jarak lebih dari 100 kilometer dari KIPP.
Sebagai informasi, setidaknya ada lima titik rawan banjir di sekitar IKN, yakni Desa Bumi Harapan, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, Desa Tengin Baru, dan Desa Pamaluan.
Lantas, bagaimana cara menanggulangi bencana banjir? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam mitigasi bencana oleh pemerintah?
Ibu Kota Nusantara (IKN) berisiko terkena bencana, tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan walaupun sudah melalui proses studi dan kelayakan.
Tindakan Pemerintah dalam Mitigasi Bencana Banjir IKN Nusantara
Foto Bukit Soeharto: Kalimantan Timur
Sebelum membahas langkah apa saja yang dilakukan pemerintah, mari kita pahami dulu tiga wilayah perencanaan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada tiga wilayah perencanaan, yaitu sebagai berikut.
- Kawasan IKN (KIKN);
- KIPP; dan
- Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN).
Total area perencanaan yaitu 256.143 hektare dengan detail KIPP 6.671 hektare, KIKN 56.181 hektare dan KPIKN 199.962 hektare.
Adapun mitigasi potensi bencana banjir yang dilakukan pemerintah, yaitu membangun bendungan Sepaku-Semoi dengan daya tampung 10,6 juta meter kubik.
Bendungan tersebut akan menjadi sumber air baku dengan kapasitas 2.500 liter per detik. Fasilitas itu pun dapat mengendalikan banjir di KIKN hingga 55,26%.
Pemerintah juga bakal membangun 19 embung (penampungan air hujan) sebagai sistem drainase kawasan. Selain itu menerapkan smart water management.
Dengan sistem manajemen air tersebut, pemerintah akan membuat sarana untuk mengolah air yang terbuang dan limbah rumah tangga agar dapat digunakan kembali.
Tak berhenti sampai di situ, ada pula pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai dan penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu di IKN.
Kemudian Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau melakukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk mencegah bencana longsor dan banjir.
Kawasan pembangunan KIKN pun dilakukan seminimal mungkin menebang pohon. Malahan, pemerintah bakal menanam pohon dengan kanopi lebar dan luas.
Upaya lain mengatasi banjir IKN adalah menata lanskap, serta taman dalam upaya mewujudkan IKN sebagai kota dalam hutan (forest city).
Tindakan tersebut bukan hanya mencegah bencana, tetapi membuat kawasan IKN terlihat lebih indah dan sejuk.
Komitmen Berbagai Pihak untuk Mengelola dan Menanggulangi Bencana IKN
Banjir yang terjadi di Sepaku: Pusaran Media
Dalam mengelola dan menanggulangi bencana IKN, termasuk banjir, tentu saja penting untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan para pihak tanggap bencana.
Yang terbaru adalah Otorita IKN melaksanakan focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pihak seperti;
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); dan
- pihak-pihak lainnya.
Semua berkomitmen untuk mengelola serta menanggulangi bencana di IKN. Bentuk komitmen tersebut di antaranya sebagai berikut.
- Integrasi dan sharing data sistem informasi beserta pengembangannya.
- Identifikasi rencana jangka pendek keperluan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Pemetaan logistik, sarana & prasarana dasar, dan giat rencana gelar perhelatan sebelum pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
- Penyusunan kajian risiko bencana untuk periode 2024-2029 di kawasan IKN yang dilaksanakan oleh Otorita IKN dan BNPB.
BNPB juga turut mengembangkan sistem monitoring “Early Warning System”, serta menawarkan menawarkan seluruh stakeholder untuk lebih cepat tanggap bencana.
Itulah upaya-upaya pemerintah dalam hal mitigasi bencana banjir IKN Nusantara. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat!
