Pemerintah tengah mengkaji pola transportasi kawasan aglomerasi yang mencakup enam kota/kabupaten di Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis dan efektif dalam mengambil kebijakan yang berlaku mengikat kawasan aglomerasi penyangga IKN.
Silvia Halim, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN), menuturkan bahwa sejatinya rancangan induk pola transportasi penyangga IKN dan standar fasilitas integrasi moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah disiapkan oleh Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan.
Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian digelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder enam kota/kabupaten kawasan aglomerasi yang meliputi Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara (PPU).
“Kebijakan awal ini harus digerakkan bersama. Bukan hanya diinisiasi Pemerintah Pusat atau OIKN. Makanya, kami harapkan ada perjanjian bersama,” ujar Silvia, dikutip dari Kompas (19/7/2024).
Silvia berharap output rencana induk transportasi terintegrasi IKN dan kawasan aglomerasi penyangga bersifat integratif.
Dengan demikian, hal ini harus diimplementasikan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana transportasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
“Setelah lahir kebijakan dan rencana induk, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang menunjang, diterapkan secara konsisten, dan pembiayaannya juga terintegrasi, ini akan mudah dijalankan,” tutur Silvia.
Ia mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepemahaman atau Momentum of Understanding (MoU) akan dilakukan dalam waktu dekat.
FGD Integrasi Kawasan Aglomerasi IKN
transportasi kawasan aglomerasi ikn | sumber: karosatuklik.com
Akmal Malik, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur), dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur Yudha Pranoto, menjelaskan kajian dan FGD ini bertujuan untuk menyempurnakan rekomendasi kebijakan yang tepat.
Akmal mengungkapkan bahwa pembangunan IKN tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Terkait hal ini, sektor transportasi memegang peranan vital untuk memastikan bahwa IKN menjadi kawasan yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan konektivitas transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
“Kita perlu menciptakan jaringan transportasi yang tidak hanya menghubungkan wilayah IKN dengan kota dan kabupaten penyangga, tetapi juga mampu mengatasi tantangan geografis dan administratif yang ada,” kata Akmal.
Diamati dari beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur tampak telah mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor pembangunan, khususnya infrastruktur dan transportasi.
Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi berperan sebagai bagian integral dari visi dan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan untuk masyarakat.
Dalam hal ini, transportasi pun berperan sebagai urat nadi yang menghubungkan berbagai daerah dan memastikan kelancaran mobilitas orang maupun barang.
“Oleh karena itu, pembangunan sistem transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi prioritas utama,” ungkap Akmal.
Pemerintah menyatakan komitmen untuk membangun konektivitas transportasi di Kalimantan Timur sebagai kawasan aglomerasi perkotaan tanpa dibatasi oleh wilayah administratif antara IKN dengan kawasan kota/kabupaten penyangganya.
“Kami juga telah meminta kepada daerah-daerah penyangga untuk menyiapkan infrastruktur penunjang sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik yang sudah ada untuk dikembangkan lebih, maupun infrastruktur baru yang perlu segera dibangun,” tutur Akmal.
***
Semoga bermanfaat, Property People.
Temukan hunian impianmu di Rumah123 karena #SemuaAdaDisini!
**header: kaltim.harianhaluan.com
